Bimtek Paralegal Hukum Desa

Pemerintah berupaya agar masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemenuhan akses terhadap keadilan (access to justice) tersebut, salah satunya didorong melalui optimalisasi peran Paralegal di tingkat desa. Paralegal ‘Desa’ diharapkan akan membantu warga desa yang mengalami persoalan di bidang hukum. Keberadaan Paralegal diharapkan bisa lebih berdampak terhadap masyarakat terutama di tingkat desa.

“Paralegal ‘Desa’ diharapkan menjadi juru damai di desa. Penanganan konflik di desa tidak cukup dengan pendekatan sosial dan kultural melainkan juga dengan pendekatan hukum. Karena itu, Paralegal diharapkan berperan dalam pencegahan, penangangan hingga pemulihan pasca konflik. Selanjutnya seiring banykanya terjadi permasalahan penyelewengan dana Desa yang merupakan fenomena saat ini terjadi, akibat adanya para perangkat desa yang belum mampu untuk mengelola dan kurangnya pengetahuan hukum atas penggunaan belanja barang desa tersebut, yang akhirnya terjerat ke rana hukum.

Alhasil kepala desa dan perangkat desa menjadi korban atas ketidaktahuan apa yang mereka lakukan. Tentu ini, menjadi delema bagi kepala desa yang disatu sisi harus menyalurkan dana desa dalam bentuk penggaran dan pelaksanaan penggaran dana desa justru akan menghadapkan kepala desa dan perangkat desa akan dekat dengan jeruji penjara, dan disatu sisi kalau kepala desa dan perangkat desa tidak melaksanakan pelaksanaan anggaran dana desa menajadi catatan merah kedepannya oleh Gubernur/Bupati dalam pengalokasian dana desa.

Untuk menghilangkan atau setidaknya untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa maka diperlukan keikutsertaan paralegal. Paralegal merupakan orang orang yang bisa mengoptimalisasi berbagai peluang untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada didesa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

BIMTEK PARALEGAL HUKUM DESA

Tujuan :

• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang paralegal hukum desa.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
• Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap keadilan.

Sasaran:

• Masyarakat desa yang tertarik menjadi paralegal.
• Perangkat desa.
• Kader PKK.
• Karang Taruna.

Materi Bimtek:

• Konsep dan Dasar Hukum Paralegal
• Peran dan Fungsi Paralegal
• Teknik Pemberian Bantuan Hukum
• Etika Paralegal
• Praktek Pemberian Bantuan Hukum
• Jejaring dan Kemitraan

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan terbaru Pemeritah Pusat maka kami Sentral Diklat Nasional mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Aparatur SDM Pemerintah Daerah hadir mengikuti Bimbingan Teknis Nasional tentang :

“PARALEGAL HUKUM DESA “

kegiatan akan diselenggarakan pada:

Informasi untuk pendaftaran rombongan maupun perorangan :

1. Konfirmasi pendaftaran hub Kontak person Telpon/WA. 082333303925, Kantor 021-21473553
2. Email : sentraldiklatnasional@gmail.com paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan.
3. Undangan resmi kami kirim melalui Faks, Email, dan atau Wa setelah ada konfirmasi.

Fasilitas bagi peserta :

1. Penginapan selama 4 hari 3 malam (bagi peserta menginap).
2. Pelatihan selama 2 hari.
3. Bahan / modul ajar narasumber.
4. Kit pelatihan dan alat tulis.
5. Paket meeting.
6. Tanda peserta dan souvenir ( Tas ekslusif ).
7. Komsumsi makan pagi, siang, malam dan 2 kali coffe break ( bagi peserta menginap selama 4 hari 3 malam )
8. Komsumsi makan siang dan 2 kali coffe break selama pelatihan berlansung ( bagi peserta tidak menginap )
9. Fasilitas lainnya : Antar jemput bagi peserta rombongan minimal 6 orang.

Biaya konstribusi pelaksanaan :

1. Rp. 5.000.000,- ( bagi peserta menginap ).
2. Rp. 3.000.000,- ( bagi peserta tidak menginap ).

Informasi :

Kontak person permintaan undangan, Handphone/WA : 082333303925 , Kantor : 021-21473553

Email : sentraldiklatnasional@gmail.com SENTRAL DIKLAT NASIONAL ( SDN ), TERIMA KASIH.

Catatan :

1. Jadwal yang telah diposkan dan telah terlaksana, apabila ingin mengikuti pelatihan dengan materi tersebut harap dikonfirmasi untuk melakukan penjadwalan;
2. Kami melayani penyelenggaraan kegiatan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 8 peserta lokasi jakarta; minimal 10 peserta lokasi luar jakarta)